HAK PERWALIAN ANAK DIBAWAH UMUR DITANGAN BAPAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 (STUDI KASUS: PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TANGERANG NO. 129/PDT.G/2013/PN.TNG TANGGAL 10 APRIL 2013)

Hak Perwalian Anak Dibawah Umur Ditangan Bapak Menurut Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 : Studi Kasus : Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor : 129/PDT.G/2013/PN.TNG tanggal 10 April 2013. Jurusan Ilmu Hukum Universitas Esa Unggul. Salah satu penyebab perceraian adalah tingkah laku dan sikap Tergugat yang tidak cakap, seperti melakukan zinah atau pemabuk dan lain sebagainya. Permasalahan yang dikaji adalah bagaimana hak perwalian anak dibawah umur dapat jatuh ditangan bapak menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan apa faktor yang dapat menyebabkan hak perwalian anak jatuh ke tangan bapak dan apakah putusan Pengadilan Negeri Tangerang No : 129/PDT.G/ 2013/PN.TNG mengenaihakperwaliananak di bawah umur jatuh ditangan bapak telah sesuai menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974. Metode penelitian menggunakan tipe penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif analistis yang dilakukan dengan alat pengumpulan data studi dokumen atau kepustakaan untuk memperoleh data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undang Perkawinan, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dianalisa secara kualitatif. Perceraian membawa akibat hukum terhadap pengasuhan anak baik anak-anak yang masih di bawah umur maupun anak-anak yang sudah dewasa, dimana untuk anak-anak dibawah umur pengasuhan anak akan jatuh pada ibu, namun dalam hal tertentu yaitu apabila ibu mempunyai tabiat buruk dan lalai menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai ibu, berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, maka hak perwalian anak di bawah umur diberikan pada bapaknya/ayahnya. Kesimpulan 1) dalam UU No. 1 tahun 1974 tidak diatur secara rinci pemberian hak perwalian anak dibawah umur jatuh di tangan bapak. Oleh karenanya penentuan hak perwalian kepada bapak diserahkan kepada pertimbangan hakim berdasarkan fakta dipersidangan dan alasan untuk melakukan perceraian. 2) putusan No.129/PDT.G/ 2013/PN.TNG yang memutus hak perwalian anak yang masih di bawah umur diberikan bapaknya/ayahnya telah sesuai dengan undang-undang nomor 1 tahun 1974. Saran agar dilakukan pengaturan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya mengenai akibat hukum dari perceraian yaitu tentang hak perwalian anak dibawah umur akibat putus perkawinan karena perceraian.

1.  UEU-Undergraduate-7889-Cover.pdf - 80 KB
2.  UEU-Undergraduate-7889-Lembar Pengesahan Skripsi.pdf - 471 KB
3.  UEU-Undergraduate-7889-Pernyataan Keaslian.pdf - 413 KB
4.  UEU-Undergraduate-7889-Tanda Persetujuan.pdf - 405 KB
5.  UEU-Undergraduate-7889-Abstrak.pdf - 80 KB
6.  UEU-Undergraduate-7889-Kata Pengantar.pdf - 99 KB
7.  UEU-Undergraduate-7889-Daftar Isi.pdf - 111 KB
8.  UEU-Undergraduate-7889-Daftar Pustaka.pdf - 79 KB
9.  UEU-Undergraduate-7889-Putusan.pdf - 2761 KB
10.  UEU-Undergraduate-7889-BABI.pdf - 171 KB

• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• PERBANDINGAN ZINAH (OVERSPEL) DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN ZINAH (HUBUNGAN LUAR KAWIN) DALAM HUKUM ISLAM
• KEWENANGAN DPR-RI DALAM PENGGUNAAN HAK ANGKET MENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (STUDI KASUS BANK CENTURY)
• PERBANDINGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 1997 DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK
• LEMBAGA BANTUAN HUKUM SEBAGAI PERPANJANGAN TANGAN PEMERINTAH DALAM ACCESS TO JUSTICE BAGI MASYARAKAT DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM
• ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM KEAMANAN JARINGAN PADA DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI MENGGUNAKAN ROUTER OS MIKROTIK
• IMPLIKASI AMANDEMEN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA RI TAHUN 1945 TERHADAP KEKUASAAN LEGISLASI PRESIDEN